DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT


SISTEM HARD CLUSTER





DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT




Oleh:

Erik Ekawijaya

110110070505

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



Pembimbing:

Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.

Pupung Faisal, S.H., M.H.



       ABSTRAK



Industri telekomunikasi selular di Indonesia memiliki banyak sektor yang dapat dijadikan lahan bisnis, diantaranya adalah penjualan pulsa elektrik dari berbagai macam operator telepon selular, salah satunya Telkomsel. Pada pertengahan kuartal tahun 2011, Telkomsel memberlakukan bentuk sistem distribusi baru untuk pulsa elektrik bernama hard cluster berupa pembagian wilayah yang menimbulkan polemik karena pengusaha server pulsa selaku pihak penjual merasakan sistem baru tersebut merugikan karena menghambat proses dan mengurangi omzet yang didapat dari penjualan pulsa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dari sistem distribusi tersebut dalam UU No.5 Tahun 1999 dan bentuk-bentuk pengawasan yang dapat diterapkan pada sistem distribusi tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap asas dan norma serta bersifat deskriptif analisis untuk menganalisis antara perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan melalui wawancara untuk memperoleh data primer guna mendukung pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian distribusi yang menjadi dasar pelaksanaan sistem distribusi pulsa elektrik tersebut telah memenuhi seluruh unsur dan dapat dianggap sebagai perjanjian tertutup yang merupakan salah satu perjanjian yang dilarang menurut UU No.5 Tahun 1999 dan bentuk pengawasan yang dapat diterapkan berupa pengawasan pembentukan perjanjian distribusi dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut oleh KPPU, sedangkan BRTI tidak dapat melaksanakan pengawasan secara langsung karena BRTI tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hal-hal diluar perijinan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.


ABSTRACT



The mobile telecommunication industry in Indonesia has a lot of sectors that can be made into business. One of them are the sale of electrical cellullar phone credit from a wide range of mobile phone operator, including Telkomsel.In the middle of the quarter in 2011, Telkomsel enacting new forms of distribution system for electrical cellullar phone credit called hard clusters of subdivisions which giverise to polemics, because owner of electrical cellullar phone credit server feels the new system is detrimental because it inhibits the process and reduce turnover obtained from the sale of these credits. This research aims to analyze how the position of the distribution system in Law No. 5/1999 and forms of supervision that can be applied to the distribution system.

This research was conduct by using a judicial normative approach that emphasizes study of principles and norms as well as descriptive analysis to analyze applicable legislation to the practice in the field. Techniques of data collection is done in two stages, study literature to obtain secondary data and field study to obtain primary data to support the understanding of the problems.

The result of this research shows that distribution agreement that formed the basis of the implementation of the hard cluster distribution system have been filled all the elements and can be considered a covered agreement which is one of the prohibited agreementaccording to Law No.5/1999 and a form of supervision that can be applied in the form of supervision of the establishment and implementation of the distribution agreements of the agreement by KPPU while BRTI cannot carry out supervision directly because BRTI does not have the authority to keep an eye on things outside of the licensing and conduct of telecommunication services.
















PENDAHULUAN



  1. A.   LATAR BELAKANG

Pada pertengahan kuartal tahun 2011, sejumlah operator telekomunikasi seluler termasuk Telkomsel menerapkan sebuah sistem yang dinamakan hard cluster. hard cluster atau clusterisasi adalah suatu bentuk kebijakan yang mana hanya memperbolehkan pengusaha server pulsa dan retailer untuk menjual pulsa hanya untuk cluster atau wilayah tertentu yang penjualannya sudah ditentukan oleh Telkomsel, sebagai gambaran misalnya distribusi pulsa untuk cluster Jawa Barat hanya boleh dijual di Jawa Barat. Jika retailer mengisikan pulsa ke nomor di luar wilayah tersebut, maka pengisian pulsanya gagal dan tidak akan terisi, atau kalaupun terisi, maka distributor pulsa akan mendapatkan sanksi dari Telkomsel.[1]

Namun menurut salah satu pengusaha server pulsa yaitu Rudi Antoro dalam situs webnya, sistem hard cluster justru menghambat pasokan pulsa elektrik yang berakibat pulsa tersebut akan sulit untuk didapatkan karena adanya ketergantungan pembelian untuk server pulsa dari distributor perwakilan Telkomsel di masing-masing daerah. Pemberlakuan sistem hard cluster tersebut juga mengakibatkan penurunan omzet penjualan pedagang sebanyak kurang lebih 25%-30% karena Telkomsel merupakan operator seluler yang memegang porsi penjualan pulsa paling banyak yaitu mencapai angka kurang lebih 60% dari keseluruhan tingkat penjualan[2].

  1. B.   IDENTIFIKASI MASALAH

    1. Bagaimanakah pelaksanaan distribusi pulsa melalui sistem hard cluster yang dilakukan oleh PT Telkomsel, Tbk. kepada pengusaha Server Pulsa Elektrik menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

    2. Bagaimana pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap penerapan distribusi pulsa melalui sistem Hard cluster tersebut?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dealer pulsa elektrik Telkomsel sebagai distributor dan pengusaha server pulsa yang berkedudukan sebagai agen tidak memiliki hubungan yang secara langsung diatur oleh perjanjian khusus tentang distribusi yang dibuat oleh dealer selaku distributor dan server pulsa selaku agen. Distributor dalam sistem distribusi pulsa elektrik menjalankan perjanjian distribusi yang klausulanya diatur oleh Telkomsel sebagai prinsipal secara spesifik dan berlaku untuk semua distributor di seluruh Indonesia, yang juga berlaku sebagai perjanjian baku untuk seluruh agen yang melakukan kegiatan usaha dengan dealer.

Dalam UU No.5 Tahun 1999, dikenal adanya perjanjian tertutup yang merupakan salah satu dari kategori perjanjian yang dilarang. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu

Dalam sistem hard cluster, hal yang paling banyak dipermasalahkan oleh server pulsa selaku agen adalah keharusan distributor untuk hanya menjual pulsa elektrik kepada agen yang berada di dalam clusternya. Ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan klausula dalam perjanjian distribusi yang menyebutkan bahwa PT Telkomsel selaku prinsipal tidak mengizinkan dealer yang bertindak selaku distributor dalam pelaksanaan distribusi pulsa elektrik untuk melakukan penjualan pulsa kepada agen yang beroperasi di luar wilayah kerja dealer dan pelanggaran terhadap klausula tersebut akan berdampak kepada pengurangan jatah pembelian pulsa elektrik yang dapat dilakukan oleh dealer[3].

Dengan adanya ketentuan yang dibuat prinsipal bahwa distributor dilarang menjual pulsa elektrik di luar wilayahnya secara tidak langsung mensyaratkan bahwa distributor hanya boleh memasok barang di tempat tertentu, yang sesuai dengan ketentuan yang dilarang dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999. Dengan adanya prinsip per se rule, maka perjanjian distribusi tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dilarang tanpa pembuktian lebih lanjut.

Dalam konteks persaingan usaha, metode dan pola jalur distribusi cenderung membatasi pola persaingan intrabrand. Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan produsen untuk mengendalikan pasokan serta tingkatan harga di lini distribusi. Karena sistem distribusi berada dalam posisi vertikal, maka fungsi pengawasan KPPU menjadi penting untuk mengendalikan jalannya kegiatan distribusi agar tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999.

Perjanjian tertutup yang secara aktual maupun potensial berakibat secara umum merugikan pelaku usaha lain dan/atau konsumen dan/atau secara khusus melanggar/menghambat persaingan usaha yang sehat. Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, perjanjian tertutup harus dibuktikan dengan mempelajari latar belakang perjanjian tertutup tersebut dan menganalisis dampak dari dilaksanakannya hak serta kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian tertutup tersebut. Jika pada awalnya perjanjian tersebut tidak dapat dibuktikan apakah perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 15 atau tidak, maka pembuktian harus dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana diatur dalam Bab VII UU No.5 Tahun 1999.

Dari rumusan Pasal 38 UU No.5 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa bukan hanya pihak-pihak yang dirugikan saja akibat pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan. Laporan tersebut dapat dibuat oleh setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Laporan tersebut juga harus dibuat secara tertulis kepada KPPU disertai dengan menyertakan identitas pelapor.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan langsung pada pelaku usaha dengan maupun tanpa laporan apabila terjadi indikasi pelanggaran Undang-Undang. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan diawali oleh pemeriksaan pendahuluan yang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Dalam rangka pemeriksaan, UU No.5 Tahun 1999 memberikan hak kepada KPPU untuk mendengar keterangan saksi, saksi ahli, maupun pihak lainnya yang relevan.
KESIMPULAN DAN SARAN



  1. A.   KESIMPULAN

    1. Berdasarkan ketentuan mengenai perjanjian yang dilarang, klausul pembagian wilayah dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan isi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam aturan mengenai perjanjian tertutup.

  2. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai badan regulator untuk urusan telekomunikasi di Indonesia hanya dalam ruang lingkup kewenangan sebatas mediator antara operator dan pengusaha server pulsa, sedangkan fungsi pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap sistem distribusi pulsa elektrik dapat dilakukan dalam pembentukan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian distribusi tersebut.

    1. B.   SARAN

  3. Perjanjian distribusi pulsa elektrik melalui sistem hard cluster tersebut harus diamandemen dan pihak operator wajib menghilangkan seluruh klausa-klausa dalam perjanjian yang memberatkan pengusaha server pulsa dan melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup agar kegiatan pemasaran dan distribusi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

  4. Mekanisme pengawasan dan penindakan KPPU dapat mengakomodir pengusaha server pulsa jika mereka ingin meminta pemeriksaan terhadap perjanjian distribusi pulsa elektrk melalui hard cluster tersebut, namun langkah dialog disertai musyawarah dan mediasi seperti yang disediakan BRTI lebih baik untuk ditempuh karena masalah hard cluster tersebut terletak pada pelaksanaan yang kurang berjalan dengan baik. BRTI sebagai regulator dalam urusan telekomunikasi di Indonesia hendaknya memperingatkan Telkomsel untuk memperketat pengawasan dalam pelaksanaan sistem distribusi pulsa elektrik melalui hard cluster.


DAFTAR PUSTAKA



  1. A.   Buku

Alex S Nitisemito, Manajemen Personalia, PT Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1990

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008

Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

  1. B.   Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

  1. C.   Sumber Lain

  2. 1.    Internet

http://tekno.kompas.com/read/2012/02/03/16172199/Jual.Pulsa.Sistem.Kluster.Siapa.Diuntungkan., diakses 20 Agustus 2012

http://teknologi.vivanews.com/news/read/212202-3-operator-besar-dipanggil-kominfo, diakses 9 Maret 2012

http://teknologi.vivanews.com/news/read/191219-kebijakan-operator-ancam-pemain-server-pulsa, diakses 9 Maret 2012

  1. 2.    Jurnal dan Artikel

Farid F. Nasution, Perjanjian Distribusi Menurut Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Bisnis-Edisi 26, Jakarta, 2011

Felix Oentoeng Soebagjo, “Beberapa Aspek Hukum dari Perjanjian Keagenan dan Distributor”, Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-27 Edisi 3 Juli-September 1997, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

  1. 3.    Dokumen

Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Jakarta, 2011

Wawancara dengan Ilham Rizki Sasmita, Jabatan Sekretaris pengurus Asosiasi Pengusaha Server Pulsa Indonesia (ASPINDO), Bandung, pada 27 Juli 2012











[1]  Kebijakan Operator Ancam Pemain Server Pulsa, www.vivanews.com, diakses pada 9 Maret 2012.




[2] Penolakan Sistem Cluster, www.chipmulti.com, diakses 24 April 2012.




[3]  Hasil wawancara dengan narasumber Ilham Rizki Sasmita, Sekretaris ASPINDO, tertanggal 27 Juli 2012

sumber : http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/01/distribusi-pulsa-elektrik-melalui-sistem-hard-cluster-yang-dilakukan-oleh-pt-telkomsel-kepada-pengusaha-server-pulsa-berdasarkan-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-praktik-monopoli-dan/