Apa itu hard cluster?

hard cluster
Apa itu kebijakan hard cluster? Kenapa kebijakan tersebut muncul dan mengganggu jalur distribusi pulsa elektrik?

Kebijakan hard cluster kurang lebih hanya memperbolehkan penjualan pulsa di suatu wilayah saja, bisa sebatas pada tingkat kecamatan bisa juga pada tingkat kotamadya atau kabupaten. Artinya, distribusi pulsa ke wilayah tersebut harus melalui satu dealer yang ditunjuk operator. Jika memasarkan pulsa yang berasal dari wilayah lain, atau tidak sesuai dengan wilayahnya, maka pengisian pulsa akan gagal.

Sebagai contoh, pulsa untuk Jakarta hanya boleh dijual di Jakarta. Jika di-top up ke nomor di luar wilayah tersebut, sebut saja Surabaya, maka pengisian pulsanya gagal dan tidak akan terisi.

Dengan demikian, pedagang pulsa yang telah mengembangkan usaha pulsa elektriknya ke luar daerah asal merasa ketar-ketir. Soalnya, dampak kebijakan baru ini memang bukan main. Jaringan server pulsa yang telah terbangun selama enam tahun dan melibatkan sekitar 10-20 juta orang di Indonesia akan punah.

"Jika hard cluster diberlakukan, chip-chip yang ada di server pulsa otomatis tidak ada gunanya lagi. Sementara bisnis server kan multi-cluster. Menerapkan kebijakan ini sama saja dengan membuat bisnis server pulsa punah," ujar Dwi Lesmana, Ketua Umum Aspindo, beberapa waktu lalu.

"Padahal, teknologi chip multi-operator dan multi-cluster lah yang membuat bisnis server pulsa tumbuh. Pulsa bisa di-top up di mana saja. Bahkan dengan ini bisnis pulsa bisa menjangkau pelanggan secara nasional," imbuhnya.

Toh demikian, kebijakan hard cluster tetap diberlakukan, bahkan sudah berjalan kurang lebih empat tahun.

Sudah tidak tahan, tepat 24 Maret 2010 silam, sejumlah organisasi pedagang pulsa akhirnya memutuskan untuk berdemonstrasi ke Gedung Kemkominfo dan Gedung DPR. Tuntutannya satu suara, agar operator menghapus kebijakan hard cluster yang dinilai mempersulit para pedagang.